Rabu, 15 November 2023

Bedah Buku Epistemologi Pemikiran Hukum Islam Kontemporer


Dalam ilmu epistemologi atau filsafat ilmu dalam rangka melihat esensi hukum Islam atau makna apa yang terkandung dalam kajian hukum Islam atau fiqih, kita tahu bahwa fiqih itu harus menempati beberapa sektor dalam kehidupan umat Islam dan juga umat manusia secara umum. Hukum Islam atau fiqih itu yang pertama dia harus menempati posisi atau yang disebut sebagai hukum Islam itu bersifat sakral atau disebut sebagai nilai sentralitas agama, yang kedua hukum Islam itu juga bersifat historis kalau berbicara soal historis maka hukum Islam atau fiqih itu berbicara tentang waktu maka hukum Islam ketika dari era Nabi sampai sekarang tentu itu menempati waktu-waktu yang terus berkembang, dan yang ketiga adalah hukum Islam itu pada aspek kalau berbicara soal sosiologis maka hukum Islam itu berbicara soal tempat. Sehingga kaidahnya hukum itu adalah menyesuaikan perpindahan tempat dan perkembangan waktu oleh karena itu tinjauan secara epistemologis bagaimana hukum Islam kontemporer itu memandang waktu yang terus berkembang dan tempat yang terus berpindah dengan masalah-masalah yang terus ada hingga sampai saat ini dan seterusnya.

Oleh karena itu kita hari ini akan belajar bersama-sama membedah buku epistemologi hukum Islam langsung dari penulisnya Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag. Beliau merupakan guru besar UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, bagaimana sekaligus sebagai wakil rektor 1 UIN Maulana Maulana Malik Ibrahim Malang. Karya-karya beliau sangat banyak baik buku, jurnal yang telah akreditasi Nasional maupun reputasi internasional dan beberapa artikel ilmiah lainnya. Beliau juga merupakan reviewer bagi dosen-dosen peneliti dan prestasi beliau sangat banyak, tentu kita hari ini akan membedah ilmu beliau yaitu melalui Epistemologi Pemikiran Hukum Islam Kontemporer.

Selanjutnya sebagai pembahas yaitu Dr. H. Asmawi, M.Ag dosen mata kuliah filsafat hukum Islam, beliau pendidikan tingginya di Institut Agama Islam tribakti Kediri pondok pesantren Lirboyo, S2 beliau sekarang menjadi UIN sunan Ampel Surabaya, dan S3 beliau juga di UIN Sunan Ampel Surabaya, beliau merupakan alumni pondok pesantren Lirboyo kota Kediri. Jabatan yang pernah diakui di kampus UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung beliau pernah menjabat sebagai wakil direktur pascasarjana, beliau juga hadirkan fakultas syariah dan ilmu hukum yang pertama setelah transformasi STAIN ke IAIN Tulungagung. Beliau juga sebagai pengasuh pondok pesantren terpadu al-kamal, karya-karya beliau banyak yaitu baik buku tentang filsafat hukum Islam, tentang sejarah pemikiran untuk Islam ada yang berbahasa Arab juga karya-karya beliau jurnal ilmiah beliau menulis di beberapa jurnal yang terakreditasi nasional maupun bereputasi internasional. Beliau juga aktif menulis di beberapa media populer seperti di media online dan website resmi pondok pesantren terpadu al kamal.

Berikut, ringkasannya:

BAB 1: URGENSI BUKU (CATATAN PENDAHULUAN)

1. Menganalisis perdebatan para sarjana yang concern pada persoalan hukum Islam kontemporer & perspektif gender yang meramaikan perdebatan.

2. Memahami bangunan epistemologi dan kerangka berpikir para sarjana dalam melahirkan "fatwa keagamaan" yang kompatibel dengan perkembangan modern.

3. Menunjukkan fakta historis dan setting sosial-budaya yang menjadi konteks pemikiran hukum Islam.

4. Menegaskan bahwa Islam & hukum Islam tidak bisa didekati dg perspektif monolitik, tetapi harus dengan pendekatan (interdisipliner, multidisipliner & trans disipliner).

5. Menyajikan narasi historis & perkembangan sejarah dan pemikiran di dunia Islam dari periodisasi sejarah Islam: klasik (650- 1250), pertengahan (1250-1800) & modern (1800-sekarang).

6. Islam dan hukum Islam dapat dihadirkan sebagai agama yang memperhatikan prinsip kemanusiaan kesetaraan, keadilan dan kemaslahatan.

BAB 2: PETA PEMIKIRAN & GERAKAN MODERN DI DUNIA ISLAM

1. Muhammad Ibn Abd Wahhab & Purifikasi.

2. Muh. Abduh & Pembaharuan Islam

3. Rasyid Ridha: Tradisionalisme & Modernisme Islam.

4. Hasan al-Banna & Komprehensivitas Islam (Ikhwan Al-Muslimin).

BAB 3: PERKEMBANGAN PEMIKIRAN ISLAM KONTEMPORER

1. Muh. Abed Al-Jabiri & Epistemologi Nalar Arab (bayani, irfani & burhani sbg pembentuk nalar Arab).

2. M. Shahrour & Teori Limitasi Hukum Islam: 6 teori batas (linguistic analisis; al-hanif & al- istiqamah).

3. Khaled A. el-Fadhl & Hermeneutika Hukum Islam: hermeneutika negosiatif (text, author, reader).

BAB 4: PEMIKIRAN ISLAM, GENDER & HUKUM KELUARGA

1. Qasim Amin & Emansipasi perempuan: (Tahrir al-Mar'ah &al-Mar'ah al-Jadidah): pendidikan perempuan: reinterpretasi hijab; perempuan dalam perkawinan: reformasi HKI: RUU Perceraian.

2. Asghar Ali Engeneer & Hak Perempuan dim Islam: teologi pembebasan sebagai basis pemikiran; pendekatan historis-kontekstual; woman rights (perkawinan).

3. Amina Wadud M & Kesetaraan Gender dim Islam: teori hermeneutika-feminis (adaptasi sosio-historis Fazlur R): revolusi a-Qur'an terhadap perempuan kesetaraan tidak menghapus perbedaan: setara hak kewajiban; setara dalam keluarga: setara di akhirat).

4. Riffat Hasan, kesetaraan gender dalam Islam.

BAB 5: GENDER, HKI, REGULASI

1. MUNAWIR SYADZALI: Reaktualisasi Hukum Islam: [ex: waris dalam QS.al-Nisa: 11, qath'i al-tsubut- alwurud- altanfidz): pendekatan sosio-historis & maqashid al-syari'ah; KHI.

2. SITI MUSDAH MULIA: Kesetaraan Gender dlm HKI: rekonseptualisasi makna nikah setara gender; CLD-KHI [Pokja-PUG Depag. 2004].

3. HUSSEIN MUHAMMAD: Keberpihakan Islam terhadap Perempuan: Fiqih emansipatoris; egalitarianisme sebagai pesan luhur Q-H.

4. NASARUDDIN UMAR: Kesetaraan Gender dalam al- Qur'an: (Jazirah Arab sebagai latar subordinasi perempuan: ideal moral al-Qur'an ttg relasi gender [prinsip pembebasan: prinsip tawhid].


Tulungagung, 16 November 2023



Selasa, 17 Oktober 2023

Pengertian Mustahiq, Penerapan dan Pendistribusian Lembaga Pengelolaannya Pada Masa Kini

APA ITU MUSTHAHIQ???

Secara bahasa, mustahiq memiliki arti menerima atau pantas menerima. Sedangkan secara istilah, mustahik adalah istilah yang digunakan untuk menyebut orang-orang yang berhak menerima zakat. Allah SWT telah menentukan orang-orang yang berhak menerima zakat (mustahik) di dalam firman-Nya:

إما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وإلن الشبيل فريضة من الله والله عليمٌ حَكِيمٌ

"Sesungguhnya shadaqah (zakat-zakat) itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mualaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang yang berhutang. Untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah: Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha bijaksana." (QS At-Taubah [9]: 60).


Berikut pengertian singkat terhadap delapan golongan mustahiq zakat, yaitu:

1.Fakir: orang yang hampir tidak memiliki apa-apa sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidup.

2.Miskin: orang yang memiliki harta, namun tidak mencukupi kebutuhan pokok hidupnya.

3.Amil: orang yang ditunjuk untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat.

4.Mualaf: orang yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk menegakkan agamanya.

5.Riqab: budak yang ingin memerdekakan dirinya.

6.Gharim: orang yang terlilit hutang.

7.Fisabilillah: orang yang berjuang untuk kepentingan umat Islam.

8.Ibnu Sabil: orang yang sedang dalam perjalanan dan membutuhkan bantuan

Mustahiq pada masa kini dapat diartikan lebih luas daripada hanya budak mukatab dan memerdekakan budak belian saja, namun lebih luas berhubungan percakapan secara umum, berhubungan bangsa, seseorang yang masih dalam penguasaan, intimidasi, pengekangan dan eksploitasi orang lain. Lembaga yang berwenang mengurus zakat yang ditetapkan dalam syariat Islam pada masa sekarang adalah bentuk kontemporer. Pembagian yang Adil menurut Yusuf Qardhawi :

1. Pembagian Setempat

Yang dimaksud dengan pembagian setempat adalah agar para mustahik yang berada di daerah tempat penarikan zakat hendaknya bagian mereka diutamakan lebih dahulu dari pada mustahik dari tempat lainnya.

2. Adil dalam pembagian Zakat antara Para Mustahiq

Pembagian yang bagus dan sesuai dengan yang di harapkan dalam zakat, adalah membagi zakat dengan adil antara para kelompok (ashnaf) yang ditentukan Allah dan Rasul-Nya sebagai para mustahik zakat.

3. Mencermati para Mustahiq Zakat

Zakat tidak dibagikan kepada setiap orang yang memintanya, atau setiap orang yang menampakkan dirinya sebagai orang fakir miskin, atau ia mengaku sebagai gharim (orang yang berhutang), ibnu sabil, atau mujahid fi sabilillah. Tetapi dalam setiap pembagian zakat harus dilakukan kecermatan terhadap orang yang berhak menerima zakat melalui orang yang dikenal sifat adilnya di daerah setempat, mengetahui pula situasi dan kondisi.

Di Indonesia, penyaluran zakat kepada mustahiq dapat dilakukan melalui berbagai lembaga yaitu Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang telah memperoleh izin operasional dari pemerintah, Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang dibentuk pemerintah di setiap kementerian dan lembaga. Namun perlu diketahui, belum semua LAZ telah mengantongi izin operasional dari pemerintah. Pada Januari 2023, Kementerian Agama merilis daftar 108 lembaga pengelola zakat yang tidak berizin. Oleh karena itu, disarankan untuk menyalurkan zakat melalui LAZ yang telah mendapat izin operasional dari pemerintah atau melalui Baznas dan UPZ.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang merupakan lembaga pemerintah non struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri. BAZNAS mempunyai tugas pengelolaan zakat secara nasional dan menyelenggarakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pelaporan serta pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

Zakat produktif dapat menjadi salah satu upaya pemberdayaan mustahiq pada masa sekarang. Salah satu contohnya adalah dengan memberikan modal usaha kepada mustahiq, sehingga mereka dapat mengembangkan usaha mereka dan tidak lagi bergantung pada zakat. Pengembalian modal usaha oleh mustahiq menjadi infaq dari hasil usaha mereka, kemudian digulirkan lagi kepada mustahiq lain. Dengan demikian, pemetik manfaat zakat itu semakin bertambah. Pemberdayaan mustahiq melalui pengelolaan dana zakat produktif dapat dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

Beberapa strategi dan mekanisme yang digunakan BAZNAS dalam menyalurkan zakat kepada mustahiq di era saat ini yaitu, BAZNAS menerapkan strategi untuk memastikan zakat disalurkan tepat sasaran, menyalurkan zakat dengan mempertimbangkan beberapa faktor, seperti tidak mengandung unsur riba dan gharar, memberikan pelatihan dan keterampilan kepada penerima zakat untuk mengelola dana dengan baik, dapat menyalurkan zakat melalui berbagai cara, seperti penyaluran langsung atau melalui lembaga amil zakat. BAZNAS juga dapat melaksanakan zakat produktif yang bertujuan untuk memberdayakan mustahiq untuk meningkatkan kondisi perekonomiannya, dapat memanfaatkan teknologi untuk memudahkan pendistribusian zakat, misalnya dengan menggunakan platform online. Secara keseluruhan, BAZNAS telah menerapkan berbagai strategi dan mekanisme untuk memastikan zakat tersalurkan secara efektif dan efisien kepada para mustahiq di era saat ini.

Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat juga memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Pendistribusian zakat kepada mustahiq dengan lembaga LAZ di era sekarang dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai penerima manfaat zakat. Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020 menyatakan bahwa pendistribusian harta zakat, infak, dan shadaqah kepada penerima, dan penggunaan harta tersebut secara tepat oleh penerima. Lembaga pengelola ZIS menyetujui Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020 karena meningkatnya kemiskinan setelah adanya pandemi Covid-19. Dalam era transformasi digital, ZIS dapat menggunakan teknologi digital seperti big data dan machine learning untuk melakukan analisis dan pemetaan terhadap mustahik. Dengan menggunakan teknologi digital ini, ZIS dapat memastikan bahwa dana zakat didistribusikan kepada orang-orang yang benar-benar membutuhkan dan tepat sasaran.

UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh Badan Baitul Mal Aceh (BMA) dengan tugas mengumpulkan zakat dan/atau infak pada instansi pemerintah dan swasta. Dalam rangka mengoptimalkan pengumpulan zakat serta pemerataan penyalurannya, perlu dilakukan pendistribusian dana zakat kepada UPZ yang menyetorkan zakatnya ke BMA dan/atau rekening Zakat Prov NAD. Sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Syariah Baitul Mal Aceh Nomor: 03/KPTS/2009 tanggal 30 Maret 2009 tentang Pengembalian Bagian Zakat dari Asnaf Miskin kepada Unit Pengelola Zakat (UPZ) yang perlu disalurkan sendiri dalam lingkungannya, bagian tertentu yang didistribusikan adalah sebesar 15% (lima belas per seratus) dari jumlah setoran zakat masing-masing UPZ dalam setahun. Sasaran dari kegiatan ini adalah mustahik miskin di lingkungan masing-masing UPZ dan/atau yang direkomendasikan oleh UPZ ke BMA. Mustahik yang maksudnya berdomisili di wilayah Provinsi Aceh. Bantuan diberikan dalam bentuk uang tunai yang ditransfer langsung ke rekening masing-masing mustahiq.


Referensi:

Elsi Kartika Sari. 2006. Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf. Jakarta: PT Grasindo.

Qardhawi, Yusuf. 1997. Kiat Sukses Mengelola Zakat. Jakarta: Media Dakwah.

https://kemenag.go.id/pers-rilis/kemenag-rilis-108-lembaga-pengelola-zakat-tidak-berizin-ini-daftarnya-j29itk

https://baznas.go.id/Press_Release/baca/BAZNAS_Optimis_Peningkatan_Pengelolaan_Zakat_Nasional_2022_Tumbuh_52_Persen/1331

Senin, 18 September 2023

Pengertian, Syarat-Syarat Muzakki Serta Hukumnya Zakat Bagi Anak Kecil dan Orang Gila


Zakat secara bahasa berarti suci, berkah, dan berkembang, sedangkan secara istilah, sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada penerimanya sesuai syariat Islam. Salah satu pilar penting Islam adalah zakat, karena ia bukan ibadah semata yang berdimensi individu namun juga sosial. 

Muzakki adalah pemberi zakat atau orang yang berkewajiban untuk membayar zakat. Namun, apa saja syarat-syarat muzakki? Setiap individu yang ingin membayar zakat harus mengetahui apa saja syarat-syarat wajib zakat yang perlu dipahami dan dipenuhi. Sejumlah syarat-syarat muzakki zakat mal adalah Islam, merdeka, mukallaf atau akil baligh atau sudah dewasa, tidak punya hutang , memiliki harta yang cukup, dan harta milik sendiri. Sementara itu, dirangkum dari laman Dompet Dhuafa, syarat-syarat muzakki zakat fitrah adalah beragama islam dan merdeka, menemui dua waktu yaitu diantara bulan Ramadhan dan Syawal walaupun hanya sesaat, dan mempunyai harta yang lebih dari pada kebutuhannya sehari-hari untuk dirinya dan orang-orang di bawah tanggungan pada hari raya dan malamnya.

Dari syarat-syarat diatas, timbullah pertanyaan apakah anak kecil dan orang gila yang memiliki harta, wajib membayar zakat? Anak kecil dan orang gila yang memiliki harta wajib membayar zakat menurut sebagian ulama, sementara ada juga pendapat lain yang menyatakan bahwa mereka tidak diwajibkan membayar zakat. Dari dua hal yang mewajibkan dan tidak mewajibkan tersebut, dapat kita lihat dari argumen yang mendukung kedua pendapat tersebut.

Yang pertama pendapat wajib membayar zakat, menurut Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Umm, anak kecil dan orang gila wajib mengeluarkan zakat harta karena mereka juga memiliki hak atas harta yang sudah lazim, seperti warisan atau nafkah dari orang tua. Pendapat Imam Syafi'i juga didukung oleh Syaikh Muhammad bin Sholih al-Ustaimin, yang berargumen bahwa zakat adalah hak atas harta dan tidak melihat siapa yang memiliki harta. Zakat harta anak kecil dan orang gila harus dibayar oleh wali atau pengasuh mereka, zakat ini diambil dari harta mereka setiap kali mencapai satu tahun, tanpa harus menunggu hingga anak kecil tersebut baligh.

Yang kedua pendapat tidak wajib membayar zakat, salah satu syarat wajib zakat mal (harta) adalah baligh dan berakal, sehingga anak kecil dan orang gila tidak diwajibkan membayar zakat. Pendapat ini juga dianut oleh Abu Hanifah, yang berpendapat bahwa zakat tidak diwajibkan atas harta anak kecil dan orang gila, sebagaimana ibadah lain tidak diwajibkan atas mereka. Namun, dalam praktiknya jika anak kecil atau orang gila memiliki harta yang mencapai nisab (batas minimum untuk wajib membayar zakat), maka wali atau pengasuh mereka harus membayar zakat atas harta tersebut. Pendapat yang menyatakan bahwa anak kecil dan orang gila wajib membayar zakat didasarkan pada pertimbangan kehati-hatian (ikhtiat) terhadap kewajiban zakat dan melihat bahayanya bagi orang-orang yang enggan membayar zakat.

Tulungagung, 18 September 2023


Sumber: Qardawi, Yusuf, Hukum Zakat, alih bahasa Salman harun, dkk, cet. III, Bogor. PT. Pustaka Litera Antar Nusa, 1993

Bedah Buku Epistemologi Pemikiran Hukum Islam Kontemporer

Dalam ilmu epistemologi atau filsafat ilmu dalam rangka melihat esensi hukum Islam atau makna apa yang terkandung dalam kajian hukum Islam a...